Analisis bentuk dan prosedur pembubaran Partai Politik Oleh
Mahkamah Konstitusi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bentuk dan prosedur
pembubaran partai politik, khususnya setelah keberadaan Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk
memutus pembubaran partai politik di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini jenis
data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari
bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, arsip, literatur dan
laporan-laporan yang kemudian disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan
dalam hubungannya dengan bentuk dan prosedur pembubaran partai politik oleh
Mahkamah Konstitusi menurut peraturan perundang-undangan serta implikasi
pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknis analisis data kualitatif
(content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembubaran partai
politik sudah diatur dan terjadi sejak masa orde lama, orde baru, hingga
reformasi. Pada masa setelah keberadaan Mahkamah Konstitusi bentuk dan prosedur
pembubaran partai politik diatur secara sumir pada Bagian Kesepuluh dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka
memberikan kejelasan prosedur beracara secara khusus dalam pembubaran partai
politik, maka pada 2 Juni 2008 diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Konstitusi
(PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
Dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 ini juga mengatur mengenai akibat hukum yang
timbul apabila sebuah partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Akibat hukum apabila sebuah partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi
yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun 2008 mencakup pengaturan
mengenai hak hidup partai, keanggotaan anggota DPR dan DPRD, mantan pengurus,
serta kekayaan partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai
saat ini Mahkamah Konstitusi belum pernah menerima permohonan pembubaran partai
politik, namun studi tentang pembubaran partai politik sangat diperlukan agar
pada saatnya nanti menjadi bahan pertimbangan jika ada permohonan pembubaran
partai politik. Kata kunci : prosedur pembubaran, partai politik, Mahkamah
Konstitusi This study aims to assess and respond to issues about the form and
procedures for the dissolution of political parties, especially after the
Constitutional Court's existence as a state institution that is authorized by
the Constitution to decide upon the dissolution of political parties in
Indonesia. This research included the type of research that is prescriptive
normative law. In this study the type of data used are secondary data.
Secondary data was obtained from library materials such as books, documents,
archives, literature and reports which later developed systematically and be
concluded in relation to the forms and procedures for the dissolution of
political parties by the Constitutional Court according to the legislation and implications
dissolution of political parties by the Constitutional Court. Data collection
techniques used were the technical literature study with qualitative data
analysis (content analysis). The results of this study indicate that the
dissolution of political parties is set up and going since the old order, new
order, until the reforms. In the aftermath of the existence of the
Constitutional Court forms and procedures for the dissolution of political
parties set their summary in Part Ten of Law Number 24 Year 2003 regarding the
Constitutional Court. In order to provide clarity of procedures in particular
proceedings in the dissolution of political parties, on June 2, 2008 was issued
Regulation of the Constitutional Court (PMK) No. 12 of 2008 on the Procedure
Proceedings In the Dissolution of Political Parties. In PMK No. 12 of 2008 also
regulates the legal consequences that arise when a political party dissolved by
the Constitutional Court. The legal consequences if a political party dissolved
by the Constitutional Court provided for in Article 10 paragraph (2) PMK No. 12
of 2008 includes arrangements concerning the right to life of the party,
membership of the DPR and DPRD members, former administrators, as well as the
wealth of political parties disbanded by the Constitutional Court. Until now,
the Constitutional Court has never received any request for the dissolution of
political parties, but the study of the dissolution of political parties is
needed, so in due course be considered if there is a request for dissolution of
political parties. Keywords: dissolution procedures, political parties, the
Constitutional Court.
0 comments:
Post a Comment